Ciptakan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dalam Pencegahan Korupsi, Wabup Hadiri Zoom Meeting Rakor Pemberantasan Korupsi dan Peluncuran MCP 2023

BENGKALIS, PROKOPIM – Guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dari pusat hingga daerah utamanya dalam pencegahan korupsi, pagi ini Bupati Bengkalis melalui Wakil Bupati Bengkalis H Bagus Santoso hadiri Undangan Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023 secara Zoom Meeting, bertempat di Ruang Rapat Hang Jebat Kantor Bupati Bengkalis, Selasa (21/03/2023), diawali dengan penampilan tarian betawi dari gemes, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, mars KPK.

Rakor tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dr. H. Suhajar Diantoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian Investasi  Ikmal Lukman, Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak, Kepala LKPP RI Dr Hendrar Prihadi, Kepala BPKP RI Dr. Muhammad Yusuf Ateh. Serta diawali penyampaian laporan pelaksana kegiatan dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Brigjen Didik Agung Widjanarko.

Dalam sambutannya Didik Agung Widjanarko menyampaikan bahwa saat ini apabila mengingikan birokrasi yang efektif dapat tercipta dan tercapai, maka harus memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan mewujudkan adanya hubungan kepala daerah, stakeholder beserta instansi terkait yang sejalan dan seiring dalam melaksanakan program pemberantasan korupsi. 

Pelaksanaan sejalan dan seiring dalam pemberantasan korupsi di daerah tersebut, lanjut Didik dapat dilakukan dengan minimal pada 8 area, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisais Pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola Keuangan desa.

Makanya dalam hal ini, lanjut Didik, KPK melakukan monitoring capaian indikator-indikator atas delapan area intervensi tersebut, dengan membangun aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP), agar Aksi-aksi pencegahan korupsi tersebut dapat dijabarkan ke dalam indikator dan sub indikator yang harus dilaksanakan pemda, sehingga mencegah dan menurunkan praktik korupsi di daerah tersebut dapat tercapai. 

Dan diakhir acara dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kemendagri, KPK dan BPKP. Sekaligus peluncuran peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dan pembacaan ikrar komitmen kepala daerah anti korupsi.

Menanggapi apa yang disampaikan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Brigjen Didik Agung Widjanarko, Wabup menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Bengkalis akan melakukan upaya upaya pencegahan korupsi yang terdiri dari 8 area tersebut melalui program MCP. 

Karena sambung Bagus, program pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintah Kabupaten Bengkalis merupakan tanggungjawab bersama, untuk tercapainya “Reformasi Birokrasi” dalam mewujudkan good governance, akuntabilitas dan birokrasi melayani serta mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

“Makanya dalam hal ini, kami menghimbau agar ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat memperkuat integritas ASN,” tutup Wabup.

Turut mendampingi Wabup pada zoom meeting tersebut, Wakil Ketua DPRD Bengkalis Sofyan, Inspektur Kabupaten Bengkalis Radius Akima, Kepala BKPP Bengkalis Djamaluddin, beserta para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.