Selasa, 17 November 2026 - 12:40:03 WIB - Dibaca : 54 Kali
Bupati Kasmarni Buka Penguatan Tata Kelola Alokon, Tekankan Pemerataan Akses Pelayanan KB Kualitas
Editor: Nurhadi - Rep: Sabariah - Foto: Sumanto
BENGKALIS, PROKOPIM - Pemerataan akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang berkualitas tidak boleh terhambat oleh persoalan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon). Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni, menegaskan pentingnya tata kelola Alokon yang terencana, tepat sasaran, dan terintegrasi agar seluruh masyarakat, termasuk di wilayah pesisir dan kepulauan, mendapatkan pelayanan KB secara merata dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Kasmarni saat membuka secara resmi kegiatan Fasilitasi Integrasi Pelayanan KB dan Diskusi Partisipatif serta Pembinaan Penguatan Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) Kabupaten Bengkalis Tahun 2026, Selasa (17/11/2026), di Gedung Daerah Kabupaten Bengkalis.

Menurut Hj Kasmarni, keberhasilan program KB tidak cukup hanya diukur dari banyaknya peserta yang mendapatkan pelayanan. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan Alokon tersedia dengan jenis, jumlah, waktu, dan sasaran yang tepat.
“Jangan sampai terjadi keterlambatan ataupun kekosongan stok Alokon, karena hal tersebut dapat mengganggu keberlanjutan pelayanan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan KB,” tegas Kasmarni.

Untuk itu, Bupati menekankan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Pertama, memperkuat perencanaan kebutuhan Alokon berdasarkan data yang akurat. Kedua, mengoptimalkan sistem informasi, distribusi, dan pengawasan rantai pasok. Ketiga, meningkatkan sinergi serta tanggung jawab lintas sektor dalam memastikan ketersediaan Alokon.
Kasmarni juga mengingatkan bahwa karakteristik geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan membutuhkan pola distribusi yang tepat dan tidak bisa disamaratakan.

Menurutnya, perencanaan distribusi harus mempertimbangkan kondisi wilayah, aksesibilitas, serta kebutuhan masing-masing daerah agar tidak ada masyarakat yang kesulitan memperoleh pelayanan KB hanya karena persoalan jarak dan keterbatasan akses.
“Pemerataan pelayanan harus benar-benar kita pastikan. Jangan sampai masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pelayanan justru menghadapi keterbatasan akses terhadap Alokon. Semua harus mendapatkan pelayanan yang sama, berkualitas, dan berkelanjutan,” pesannya.

Lebih lanjut, Bupati meminta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama BKKBN Perwakilan Provinsi Riau untuk terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes).
Terlebih, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menjalin kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan 49 Fasyankes se-Kabupaten Bengkalis. Kerja sama tersebut harus diikuti dengan komitmen nyata dalam menjaga ketersediaan stok, ketepatan pencatatan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Seluruh Fasyankes juga diminta menghindari penumpukan maupun kekosongan persediaan, sekaligus memastikan setiap Alokon yang diberikan kepada masyarakat masih layak digunakan dan memenuhi standar pelayanan.
“Keberhasilan tata kelola Alokon bukan diukur dari seberapa banyak persediaan yang kita kelola, tetapi dari seberapa mampu kita menjamin keberlangsungan pelayanan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Bupati berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebatas diskusi dan pembinaan, tetapi mampu melahirkan kesepahaman, komitmen, serta langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola Alokon di Kabupaten Bengkalis.
Ia menegaskan, pelayanan KB yang mudah diakses, berkualitas, dan berkelanjutan merupakan bagian penting dari upaya membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Sebab, keluarga yang mampu merencanakan kehamilan dan kelahiran dengan baik menjadi salah satu fondasi dalam melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Generasi Emas Indonesia.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Mhd. Irzal, S.E., M.E., menyampaikan bahwa tata kelola Alokon yang baik menjadi faktor penting dalam menjamin ketersediaan dan pemerataan pelayanan KB. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berbasis data dengan dukungan koordinasi serta komitmen seluruh pemangku kepentingan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis, Paulina, S.Pi., M.Si., selaku ketua panitia, menjelaskan bahwa kegiatan yang diikuti 40 peserta dari unsur perangkat daerah, pengelola Alokon, Fasyankes, dan pihak terkait tersebut difokuskan pada penguatan perencanaan kebutuhan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pelaporan, serta pengawasan Alokon.
Melalui diskusi partisipatif dan pembinaan tersebut, diharapkan berbagai kendala dalam pengelolaan Alokon dapat diidentifikasi sekaligus dirumuskan solusi bersama.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Mhd. Irzal, S.E., M.E.; Dandim 0303/Bengkalis yang diwakili Pasiintel Kapten Inf. Agus Dani; Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis yang diwakili Sekretaris Jumari, S.T., M.H.; perwakilan Kejaksaan Negeri Bengkalis, Anjelika Sitorus, A.Md.; Plt. Ketua Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, Mahzum, S.Ag.; Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Dr. Ersan Saputra, TH; Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Syahruddin, S.H., M.M.; serta sejumlah kepala perangkat daerah dan undangan lainnya.

Berita Lainnya
Wabup Dorong PLN Percepat Pembangunan Kabel Bawah Laut, Keandalan Listrik Bengkalis Harap Ditingkatkan
Serap Aspirasi Tenaga Kesehatan, Kasmarni Siapkan Langkah Perbaikan Layanan Kesehatan Bengkalis
HKN Ke-62, Kasmarni Raih Penghargaan UHC dari Gubernur Riau, Akses Kesehatan Masyarakat Bengkalis Terus Diperkuat
Gerimis Iringi Upacara HKN Ke-62, Wabup Bagus Santoso Apresiasi Dedikasi Petugas
Tulis Komentar