Potensi Penerimaan PBB P2 Sangat Besar, Bupati: Dipenda harus lebih kreatif

Bupati Bengkalis, H Herliyan Saleh mengatakan, potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Bengkalis sangat besar. Diprediksi akan terus meningkat dengan perkembangan investor sektor property dan gairah investasi pemilik modal di daerah ini.

[caption id="attachment_262" align="alignleft" width="300"] Bupati Bengkalis, H. Herliyan Saleh didampingi Wakil Bupati, Suayatno saat penandatanganan penyerahan kewenangan pengelolaan PBB-P2 serta penandatanganan perjanjian kerjasama penerimaan pembayaran dan pemindahbukuan hasil penerimaan PBB-P2[/caption]

“Dalam pelaksanaan pengelolaan PBB P2 ini, saya minta Dinas Pendapatan Daerah untuk lebih kreatif menggali potensi yang ada. Untuk itu Dispenda dituntut untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi handal dalam mengelola pungutan pajak daerah,” ujar Bupati.

Hal itu disampaikan Bupati ada acara peresmian UPT Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkantoran (PBB P2). Sekaligus penyerahan mobil operasional pelayanan PBB keliling, Kamis (16/1) di Kantor Dispenda Bengkalis.

Dikatakan, sesuai Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah pusat telah melakukan pengalihan pengelolaan dua jenis pajak yaitu pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada pemerintah Kabupaten/Kota.

Sebagai tindak lanjut dari pengalihan pegelolaan itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 11 tahun 2011 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang telah diterapkan pada tahun 2012.

Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 2 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang kewenangannya dikelola pemerintah Kabupaten Bengkalis mulai dari pendataan, pendaftaran, penetapan dan pemungutan berlaku mulai 1 januari 2014.

“Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak yang cukup potensial sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Jumlah objek PBB P2 yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis sebanyak 134.042 (seratus tiga puluh ribu empat puluh dua) objek pajak dengan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 10.766.715.190,- (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh rupiah),” sebut Bupati.

Sebelumnya, kabupaten hanya menerima bagi hasil PBB P2 sebesar 80 %, sedangkan selebihnya diserahkan kepada pemerintah propinsi dan pusat. dengan ditetapkannya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, maka hasil yang diterima nantinya dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan seluruhnya menjadi penerimaan daerah.

“Saya yakin dan percaya, petugas pemungut dan administrator pelaksana pemungutan PBB P2 dapat bekerja secara profesional dan memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga dapat menambah penerimaan PAD dari sektor PBB P2 sebagaimana pajak daerah lainnya,” harap Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak pihak perbankan, pejabat pembuat akta tanah, notaris untuk dapat bersinergi mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

“Saya tekankan kepada Dispenda agar selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak, serta terus berkoordinasi ke kecamatan, kelurahan dan desa untuk mendapatkan data objek pajak dan subjek pajak yang benar-benar valid,” pesannya.

Bupati juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mensukseskan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bengkalis guna untuk kelangsungan pembangunan di Negeri Junjungan ini.