Bupati Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2014

Bupati Bengkalis, H Herliyan Saleh menyampaikan Nota Keuangan RAPBD 2014 melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jamal Abdillah, Selasa (26/2) malam.

[caption id="attachment_464" align="aligncenter" width="448"] Bupati Bengkalis, H Herliyan Saleh saat menyampaikan pengantar nota keuangan tahun 2014 pada sidang. terlihat Bupati menyerahkan nota keuangan kepada Ketua DPRD, Jamal Abdillah.[/caption]

Bupati dalam pidato pengantar nota keuangan mengatakan, Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah tahun 2014 memuat sejumlah asumsi perkembangan ekonomi makro yang diharapkan serta target pencapaian tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2010 – 2015.

Secara rinci RAPBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014; Pertama, Pendapatan Daerah sebesar Rp.3.450.391.382.219,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 281.446.579.400,00, Dana Perimbangan Sebesar Rp. 2.981.180.091.819,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 187.764.711.000,00.

Kedua, Belanja Daerah sebesar Rp. 4.595.391.382.219,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.461.032.828.947,37 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.134.358.553.271,63.

Ketiga, Pembiayaan Daerah. Komponen pembiayaan terbagi menjadi dua, yang pertama penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 1.150.000.000.000,00 Yang terdiri dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun sebelumnya yang diprediksi sebesar Rp. 650.000.000.000,00 dan Penerimaan dana cadangan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan multiyears sebesar Rp. 500.000.000.000,00. Kemudian yang kedua pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 Yang akan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM. Sehingga Total Rancangan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 4.600.391.382.219,00.

Dipaparkan Bupati, sebagaimana telah disampaikan pada saat penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS bahwa Kebijakan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 difokuskan pada kerangka utama Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 yang telah disusun sejak awal yaitu ''Mewujudkan Reformasi Birokrasi'' dengan tujuh prioritas daerah.

7 Prioritas Daerah

Pertama, Akses Infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus melakukan upaya transformasi ekonomi ke arah peningkatan ekspor non migas dalam rangka memperkokoh ketahanan ekonomi nasional dan regional, upaya ini dilakukan mengingat pemanfaatan sumber daya alam terutama migas yang persediaanya semakin terbatas.

“Untuk itu guna memacu pertumbuhan ekonomi Bengkalis dan menarik masuknya investor Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2014 memfokuskan pada sektor prioritas seperti bidang infrastruktur karena akses infrastruktur menjadi modal sekaligus kekuatan utama yang menstimulus perekonomian masyarakat, terutama ; a) Prasarana Jalan, b), Prasarana Air Bersih, c) Prasarana Listrik, dan d) Sarana Perhubungan,” papar Bupati.

Kedua, Akses Pendidikan. Perkembangan infrastruktur pendidikan Kabupaten Bengkalis masih belum optimal terutama daerah yang jauh dari Ibu Kota Kecamatan. Selain itu, kompetensi guru juga perlu terus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan.

Ketiga, Akses Kesehatan. Jika dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis, maka jumlah sarana kesehatan dan tenaga medis di Kabupaten Bengkalis masih sangat kurang, selain itu kemampuan SDM kesehatan juga belum memadai, ditambah lagi pemahaman masyarakat Kabupaten Bengkalis tentang hidup sehat masih kurang.

“Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen untuk meningkatkan akses saran dan prasarana kesehatan khususnya meningkatkan cakupan layanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda), meningkatkan infrastruktur kesehatan seperti pembangunan puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas rawat inap. Serta meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan seperti dokter spesialis,” jelasnya.

Keempat, Akses Permodalan dan Usaha Ekonomi Masyarakat. Salah satu kendala utama bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya adalah akses modal. Banyak sektor ekonomi masyarakat yang sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang namun mengalami keterbatasan terhadap akses modal.

“Untuk itu melalui Program Usaha Ekonomi Desa Simpan –Pinjam (UED-SP), Pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan perhatian lebih bagi masyarakat desa melalui penyaluran dana hibah untuk desa agar dapat menstimulus peningkatan usaha ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan,” tegas Bupati.

Kelima, Keseimbangan Pembangunan Antar Kawasan. Kabupaten Bengkalis memiliki struktur wilayah daratan dan kepulauan yang menjadikan kawasan ini tersebar menurut potensi alam dan wilayah yang berbeda-beda. Sebaran potensi daerah ini juga menjadi persoalan tersendiri sehingga menimbulkan tendensius sosial ekonomi bagi masyarakatnya. Pembangunan antar kawasan juga belum maksimal sehingga masih terbentuk bottle neck dalam hubungan antar kawasan.

Keenam, Pemanfaatan Sumber Daya dan Letak Geografis Wilayah. Pemerintah telah menetapkan Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai arah dan pedoman pembangunan ekonomi yang mencakup enam koridor. Riau yang menjadi bagian dari koridor Sumatera menjadi target rencana investasi MP3EI sebesar kurang lebih Rp. 14 triliun, konsepsi utama dari MP3EI tersebut adalah konektifitas antar kawasan dan pengembangan sentra produksi.

Ketujuh, Birokrasi Bersih dan Melayani. Pada Tahun 2012, Kabupaten Bengkalis dijadikan salah satu pilot project reformasi birokrasi bersama 18 daerah lain di Indonesia oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentu ini menjadi tanggung jawab moral bagi Kabupaten Bengkalis untuk mempersiapkan semua aspek agar dapat menjadi contoh dalam reformasi birokrasi. Untuk itu pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan melakukan langkah-langkah dalam mendukung upaya menjadikan birokrasi yang bersih dan melayani.

Ketujuh prioritas tersebut telah mencerminkan sinkronisasi dengan prioritas Provinsi Riau dan Prioritas Nasional berdasarkan hasil evaluasi Provinsi Riau terhadap RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 pada 19 Desember 2013 yang lalu.