Bupati Amril: Jangan Lakukan Kriminalisasi Dana Desa

BENGKALIS, HUMAS -Seluruh Kepala Desa harus manfaatkan setiap satu rupiah dana desa dari manapun sumbernya, secara transparan dan akuntabel

Demikian disampaikan Bupati Bengkalis Amril Mukminin diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretariat Daerah (Sekda) H Arianto, saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pemerintahan Daerah Tahun 2017, Kamis (14/9/2017), bertempat di ruang rampat lantai IV kantor Bupati Bengkalis.

Lebih lanjut dikatakan mantan Kepala Desa Muara Basung itu, lakukan komunikasi, koordinasi dan mintalah pendampingan kepada Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

"Jadikan TP4D di Kejari Bengkalis sebagai tunjuk ajar, sehingga setiap dana desa yang digunakan, berdaya dan berhasil guna, sesuai ketentuan", jelas Amril.

Melalui Rakor hari ini, Amril berpesan kepada kepala desa  agar tidak melakukan kriminalisasi dana desa. Apalagi masyarakat kian hari semakin diberi ruang mengawasinya, seperti adanya layanan telepon di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang bisa diakses kapanpun, dimanapun, oleh siapapun guna melaporkannya.

"Kepada seluruh stakeholder jangan lakukan pungli dan gratifikasi. Selain ada tim saber pungli, saat ini kontrol sosial masyarakat, khususnya melalui media sosial, semakin ketat. Hanya dengan sentuhan dua jari, dalam hitungan detik, masyarakat dengan cepat bisa menyebarluaskannya", pungkasnya.

Selain Plt Sekda, turut hadir pada kegiatan tersebut, unsur Forkopimda, Asisten Pemerintahan Hj Umi Kalsum, Asisten Administrasi Umum HT Ilyas dan sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Bengkalis. ***