Rabu, 14 Maret 2018 - 14:11:17 WIB - Dibaca : 389 Kali

Bupati Bengkalis Buka Acara Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kepatuhan Terhadap SIP

Editor: Muzani - Rep: Muzani - Foto: M. Iqbal
Teks foto: Asisten II Sekretariat Daerah, H Heri Indra Putra Menyerahkan Cendra Mata Kepada Kepala Ombusdman Perwakilan Provinsi Riau, Ahmad Fitri pada acara Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kepatuhan Terhadap Standar dan Pelayan Puplik, di Ruang Rapat Lantai II Kan

BENGKALIS,HUMAS – Untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, di samping diperlukan sistem perencanaan yang baik dan mampu mengantisipasi efektivitas pelaksanaan perencanaan, juga diperlukan sistem pelaksanaan dan pengawasan yang mantap dan mampu menjamin efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan.

Demikian disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Bengkalis (Asisten II), H Heri Indra Putra, mewakili Bupati Bengkalis saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kepatuhan Terhadap Standar dan Pelayan Puplik, Rabu (14/2/2018) pagi di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Bengkalis

Kemudian lanjut Heri, sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan merupakan sistem manajemen pembangunan sebagai wahana dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis menjadikan pentingnya pengawasan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses pembangunan itu sendiri, ungkap Heri

Selain Asisten II terlihat hadir pada kegiatan tersbut, Kepala Ombusdman Perwakilan Provinsi Riau, Ahmad Fitri dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bengkalis.

Selain itu, Asisten II juga mengungkapkann, bahwa sosialisasi yang ditaja oleh Ombusdman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Riau tersebut merupakan hal terpenting untuk dilaksanakan                         

“Dangka rangka keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, telah membentuk Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagai upaya untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik,” jelas Heri.

Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan. Karena melalui informasi yang diberikan tersebut masyarakat akan ikut mengawasinya, papar Heri.

Masyarakat dapat mengetahui apakah informasi yang disampaikan itu benar atau tidak. Saat ini masyarakat sudah pintar dan sering melakukan protes terkait masalah pelayanan pubilik ini, tutupnya.


Berita Lainnya

Tulis Komentar