Sekda Bengkalis Hadiri FGD EITI

BATAM, HUMAS – Bupati Bengkalis, Amril Mukminin diwakili Sekretarias Daerah (Sekda) Bengkals  H Bustami HY menghadiri acara Fokus Group  Diskusi (FGD) Extractive Industries Transparency Initiative  (EITI) yang ditaja oleh Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,  Senin (9/4/2018) pagi

Kegiatan yang dipusatkan di Aston Batam Hotel dan Residence tersebut dibuka secara resmi  oleh Montty Giriana Deputi III Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi,Sumber  Daya Alam dan Lingkungan Hidup juga selaku Ketua Pelaksana  Tim Transparansi Industri  Ekstraktif, Giriana.

Sekda Bengkalis tersebut menjelaskan, kegiatan ini membahas tentang penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor industri ekstraktif. DBH yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

Kemudian imbuh Bustami, Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh  EITI sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 51 negara, termasuk Indonesia.

“EITI terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah, khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat.” papar Bustami.

Sementara itu  Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian, Montty Girianna mengatakan bagi banyak daerah, penerimaan dari DBH migas dan minerba merupakan kontributor terbesar pendapatan asli daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Karena itu, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dianut EITI, kami sangat memprioritaskan agar isu DBH dan beberapa isu lainnya dapat ditindaklanjuti pembahasannya” ungkapnya.

Selanjutnya Montty menambahkan Penyaluran DBH pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam.

“Walaupun daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah bukan penghasil, namun banyak daerah penghasil yang masih tidak puas dengan pembagian DBH. Beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar” ungkapnya. 

“EITI berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terjadi kesaling percayaan („trust”) antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat,” tutup montty.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Riau,  Ahmad Hijazi, Asisten Deputi Industri Ekstraktif juga selaku Sekretaris Tim Transparansi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim dan Sekretaris Daerah kabupaten/kota Se-Provinsi Riau, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis H imam Hakim.