Senin, 12 November 2018 - 18:32:05 WIB - Dibaca : 652 Kali

Bupati Sampaikan Nota Keuangan RAPBD Bengkalis Tahun 2019

Editor: Yeni Mayasari - Rep: Herma Safitri - Foto: Muhammad Imam Lutfi
Teks foto: Sekretaris Daerah (Sekda) H Bustami HY menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda) Tahun 2019 melalui rapat paripurna DPRD Bengkalis, Senin (12/11).

BENGKALIS, HUMAS - Bupati Bengkalis, diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) H Bustami HY menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda) Tahun 2019 melalui rapat paripurna DPRD Bengkalis, Senin (12/11).

Rapat paripurna dimulai pukul 16.24 WIB, dihadiri 32 orang anggota DPRD, serta para pejabat Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Ketua DPRD Bengkalis,  diwakili Wakil DPRD H. Indra Gunawan Eet, mempimpin rapat paripurna. Kemudian memberikan kesempatan kepada Sekda untuk menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda Tahun Anggaran 2019.

Dalam penyampaiannya, Bupati mengatakan, Nota Keuangan mencakup Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 dengan rincian Pendapatan Daerah sebesar Rp3.713.910.088.220, terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 392.432.973.852, kemudian Dana Perimbangan Rp. 3.070.457.404.200, dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 251.019.710.168.

''Kemudian Belanja Daerah sebesar Rp3.678.910.088.220, yang terdiri dari, belanja tidak langsung Rp.1.622.045.227.382,50 dan belanja langsung, sebesar Rp2.056.864.860.837,50,'' jelas Bustami.

Selanjutnya Pembiayaan Daerah, yang berjumlah sebesar Rp35.000.000.000. ''Pembiayaan daerah ini merupakan selisih dari penerimaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2018 (SILPA),'' kata Bustami.

Dengan demikian jumlah APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.3.718.910.088.220.

''Total APBD tersebut digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tersebar di 46 perangkat daerah, sesuai urusan dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang, urusan pendukung dan urusan ke wilayahan serta urusan kesatuan bangsa dan politik,'' terang Bustami mengakhiri.

Dijadwalkan malam ini agenda akan dilanjutkan dengan penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2019.

Berita Lainnya

Tulis Komentar