Road Map Reformasi Birokrasi Perbaiki Sistem Birokrasi

BENGKALIS, HUMAS- Sebagai upaya memantapkan komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya di Kabupaten Bengkalis, Bagian Organisasi Sekretariat daerah melaksanakan Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Selasa (27/11) di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis.

Sosialisasi yang diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Bengkalis ini dibuka oleh Bupati Bengkalis, melalui Asisten Pemerintahan, Hj Umi Kalsum dengan mendatangkan narasumber dari Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau, H Jonli dan Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Provinsi Riau, Ade Yudistira.

Dalam sambutan tertulis Bupati Bengkalis yang dibacakan Hj Umi mengatakan reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengembankan tugas pemerintahan dan pembangunan.

“Oleh karena itu, pemerintah berupaya terus menerus dan berkesinambungan dalam memperbaiki birokrasi baik dari aspek perencanaan maupun aspek pelaksanaan di lapangan, namun hal yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi mendapat alokasi anggaran yang memadai,”kata Hj Umi.

Kemudian lanjut Hj Umi lagi, sebagaimana diketahui Aparatur Sipil Negara merupakan tulang punggung birokrasi yang masih perlu meningkatkan kompetensi dan kualitas. birokrasi hari ini perlu loncatan perbaikan, baik dari segi regulasi, proses dan penilaian. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih tingginya resistensi terhadap perubahan yang positif.

“Terdapat beberapa permasalahan strategis yang harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah, khususnya di Kabupaten Bengkalis,”ujar Hj Umi.

Pertama tambah Hj Umi, birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel. Kedua, birokrasi belum efektif dan efesien. Ketiga, pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan.

“Berdasarkan pantauan, masih banyak perangkat daerah/unit kerja pelayanan yang belum maksimal dalam melakukan agenda reformasi birokrasi. Terutama pelaksanaan delapan area perubahan reformasi birokrasi, diantaranya berkaitan dengan manajemen perubahan (mental aparatur),”ungkap Hj Umi.