Kabupaten/Kota Harus Siapkan Dokumen Ranham Dengan P5 Ham

PEKANBARU-HUMAS, Bupati Bengkalis yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkalis H.Hermanto Baran menghadiri rapat evaluasi dan persiapan penyampaian data Kabupaten/Kota peduli HAM tahun 2019 bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Huku dan HAM Riau, Pekanbaru (20/06/2019) Pagi.

Kegiatan rapat evalusi dan penyampaian data ini di buka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang diwakili oleh PLt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Riau Erfan.SH.MH.

Dalam sambutannya Ervan menyampaikan perlunya dilakukan rapat evaluasi dan penyampaia data Kabupaten/Kota peduli HAM tahun 2019 ini dan ucapan terima kasih kepada Kabupaten/Kota yang telah hadir mengikuti rapat ini.

"Kegiatan peduli HAM ini adah sebagi upaya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkakan peran dan tanggung jawabnya dam penghormatan, perlindungan,pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia. Atau yang disebut dengan Ranham yakni dokumen yang memuat sasaran, strategi dan focus kegiatan prioritas ranham Inonesia, dan digunakan sebagai acuan Kementerian, Lembaga dan Pemda dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan,pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia." Ucapnya.

Lebih lanjut PLt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Riau tersebut juga mengatakan bahwa selain memotivas Pemerintah Daerah untuk melaksanakan P5 HAM sebagaimana tersebut diatas, tujuan lain dari ranham itu sendiri adalah mengembangkan sinergitas Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal  daerah dalam rangka P5 serta memberikan penilaian terhadap struktur proses dan hasil capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam melaksanakan P5 HAM tersebut.

Ervan juga menjelaskan bahwa kegiatan Evaluasi dan penyampaian data ini sebagai bukti dan komitmen kita bersama termasuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam mengimplementasikan Nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Ini merupakan sebagai bentuk penjabaran HAM oleh Daerah implementasi dari konsep Nawacita yang dibuktikan dengan data, karena setiap laporan daerah akan disampaikan langsung kepada Presiden melalui Kemenkumham RI dan Kantor Staf Kepresidenan." Pungkasnya.

Sementara itu Ibu Ardis Handayani dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau selaku Narasumber juga menyampaikan bahwa rapat yang dilaksanakan ini sebagai langkah evaluasi terhadap apa saja kriteria penilaian yang belum terpenuhi oleh Kabupaten/Kota selama ini.

"Hari ini kita akan mengevaluasi Kabupaten/Kota mana saja yang belum tercapai dan memenuhi target dari 18 kriteria yang menjadi penilaian Presiden, mengingat penilaian ini sangat penting karena akan berefek terhadap kinerja Kepala Daerah. Jika daerah masih lalai atau rendah dalam tingkat kepeduliannya terhadap HAM, maka aka nada teguran langsung dari Kemenkumham dan Kantor Staf Kepresidenan melalui Gubernur Riau."

Beliau juga menyampaikan bahwa pada tahun 2018 yang lalu dari 12 Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau ada 10 Daerah yang mendapat prediket Peduli HAM yakni Inhil, Inhu, Rohul, Dumai, Kampar, Pelalawan, Kuansing, Siak, Pekanbaru dan Kampar, sedangkan prediket Cukup Peduli yakni Kabupaten Bengkalis dan Kategori belum peduli adalah Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam kesempatan yang sama usai menghadiri rapat tersebut H.Hermanto Baran yang mewakili Bupati Bengkalis menyampaikan komitmen yang tinggi untuk kita masuk dalam kategori daerah peduli HAM.

"Kita sudah sampaikan kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkalis sebagai Leader untuk mempersiapkan data – data sesuai kriteria tersebut secara matang lagi, dan kita juga minta kepada rekan-rekan Kepala Perangkat Daerah maupun Instansi Vertikal di Daerah untuk membantu dengan menyediakan dokumen – dokumen yang diminta oleh Bagian Hukum nantinya sesuai indicator penilaian, dan kita bertekat untuk tahun 2019 ini kita harus lebih baik dari Kabupaten/Kota lainnya di Riau." Ungkapnya.

Tampak hadir mendampingi Kakan Kesbang Pol Kabupaten Bengkalis Ramadhan Syafei  Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkalis, juga hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkum HAM Riau Dean Satria serta sejumlah pejabat dan peserta rapat dari Kabupaten/Kota se-Riau.