Status Tanggap Darurat Karhutla Ditetapkan, Wabup Bengkalis Tegaskan Komitmen Tanggulangi Kebakaran Lahan

BENGKALIS, PROKOPIM – Pemerintah Provinsi Riau resmi menetapkan status Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada Selasa (22/07/2025).

Penetapan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid dalam Rapat Evaluasi Penanganan dan Penegakan Hukum Karhutla yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru.

Rapat penting ini dihadiri berbagai unsur strategis, di antaranya jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, TNI/Polri, BNPB, BPBD provinsi/kabupaten/kota, serta unsur Forkopimda se-Riau.

Dari Kabupaten Bengkalis, rapat diikuti secara daring oleh Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso, didampingi Pasi Ops Kodim 0303 Bengkalis Lettu Inf. Agus Dani, Staff Bidang Intelijen Kejari Bengkalis Sandy Arsya Arrasyid, Kepala BPBD Bengkalis Sufandi, serta sejumlah tamu undangan lainnya, bertempat di Aula Kantor BPBD Bengkalis.

Dalam arahannya, Gubernur Abdul Wahid menjelaskan bahwa lonjakan titik api dalam sepekan terakhir, khususnya di wilayah Rokan Hilir dan Rokan Hulu, menjadi faktor utama penetapan status tanggap darurat.

“Hari ini, per tanggal 22 Juli, kami tetapkan status tanggap darurat Karhutla di Provinsi Riau, setelah sebelumnya menetapkan siaga darurat sejak 20 Juli. Ini adalah bentuk keseriusan kita dalam menyikapi kondisi lapangan yang terus memburuk,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan bahwa sejak 15 Juli 2025, telah terjadi peningkatan signifikan hotspot di berbagai wilayah, dengan 240 titik api terdeteksi dan total luas lahan terbakar mencapai 899 hektare.

Kondisi cuaca ekstrem, kekeringan, dan angin kencang turut memperparah penyebaran api. Ia pun menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat dan menegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.

“Kepada seluruh Bupati/Walikota diharapkan untuk ikut serta membantu, mengedukasi, dan menegakkan hukum terhadap para pelaku pembakaran yang melanggar,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung penuh kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam menetapkan siaga darurat.

“Kami di Kabupaten Bengkalis siap bergerak cepat dan bersinergi dengan seluruh unsur terkait, termasuk TNI, Polri, dan masyarakat, untuk melakukan pencegahan dan penanganan Karhutla. Edukasi kepada masyarakat akan terus kami tingkatkan, dan kami tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap pelaku pembakaran lahan,” tegas Wabup.

Saat ini, sambung Bagus, Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah memiliki panggilan darurat 112, meskipun masih tahap ujicoba yang beroperasi jam kerja, yakni mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, tetapi bagi masyarakat yang menemukan kasus kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Bengkalis dapat menghubungi panggilan darurat 112 tersebut

Caranya sangat mudah, cukup menekan 112 oke, tunggu beberapa saat langsung dilayani oleh operator. Selanjutnya informasi tentang kebakaran atau keadaan darurat dari masyarakat langsung ditindaklanjuti ke instansi terkait. Jika kasus kebakaran lahan berarti langsung ke BPBD, jelas Wabup.

Selain itu, Ia juga menambahkan bahwa koordinasi dan kesiapsiagaan tim terus diperkuat, termasuk dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk mendukung kecepatan dan efektivitas respons di lapangan.

“Keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan adalah prioritas kita bersama. Oleh sebab itu, kami mengajak seluruh pihak, termasuk tokoh masyarakat dan para pemilik lahan, untuk turut serta aktif dalam mencegah terjadinya Karhutla,” tutup Wabup.