Pemkab Bengkalis Bersama Ombudsman RI Provinsi Riau Gelar Rapat Koordinasi Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan

BENGKALIS – PROKOPIM Dalam rangka memperkuat koordinasi dan kerja sama antar instansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi penyeberangan, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Sei Selari dan Air Putih di Kabupaten Bengkalis, Kamis (30/10/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Hang Tuah, Kantor Bupati Bengkalis ini dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis diantaranya Kadis Perhubungan Adi Pranoto, Kabid ppip Hurri Agustianri, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Tuti Andayani ,Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Saiman,Sekretaris Bappeda Syahruddin,Kabid Ikw Bappeda Rahmawati putri.

Bupati Bengkalis melalui Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Johansyah Safri, dalam kesempatan tersebut memberikan pandangan dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap peningkatan mutu pelayanan publik di wilayah transportasi laut.

Dalam kesempatan tersebut, Johansyah Safri menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyambut baik langkah Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan  koordinasi dan evaluasi pelayanan pelabuhan.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih aman, nyaman, cepat, dan efisien.

“Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam peningkatan pelayanan publik, khususnya pada aspek keselamatan, kenyamanan, serta efisiensi pelayanan penyeberangan di kedua pelabuhan tersebut. Kami di beri target dalam tiga bulan ke depan insyaallah akan terlihat peningkatan yang signifikan,” ungkap Johansyah Safri.

Sementara itu, Bambang Pratama selaku pimpinan Ombudsman RI Provinsi Riau, menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menjaga tata kelola pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan.

Beliau juga menekankan pentingnya penerapan standar pelayanan yang konsisten, termasuk pada pengoperasian seluruh kapal penyeberangan (Ro-Ro) tanpa pengecualian.

“Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang selalu terbuka terhadap saran dan kritik dari Ombudsman.

Prinsip utama kami sambungnya adalah memastikan seluruh layanan publik, termasuk di sektor transportasi laut, berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Bambang.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara Ombudsman RI Perwakilan Riau dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, guna menciptakan pelayanan pelabuhan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.