Perkuat Sinergi dengan Kajati Riau, Kasmarni Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih dan Pembangunan Berintegritas

BENGKALIS, PROKOPIM – Pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan anggaran dan program kerja. Kepastian hukum, integritas aparatur, serta tata kelola pemerintahan yang bersih menjadi fondasi penting agar setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Komitmen itulah yang ditegaskan Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni, saat menyambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H., beserta Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Riau dan rombongan dalam acara ramah tamah dan makan malam bersama di Wisma Daerah Bengkalis, Selasa (20/10/2026).

Bagi Kasmarni, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan jajaran Kejaksaan dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan pembangunan berjalan sesuai koridor hukum.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, kami mengucapkan selamat datang di Negeri Junjungan kepada Bapak Kajati Riau beserta rombongan. Kami berharap kunjungan ini semakin mempererat silaturahmi, memperkuat koordinasi, dan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bengkalis,” ujar Kasmarni.

Menurutnya, hubungan pemerintah daerah dan kejaksaan harus dibangun di atas semangat kemitraan yang profesional, dengan tetap menjunjung tinggi independensi penegakan hukum. Sinergi diperlukan agar pelaksanaan program pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat, berjalan transparan, serta terhindar dari penyimpangan.

“Kita ingin pembangunan berjalan cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, semua itu harus tetap berada dalam koridor hukum. Integritas dan akuntabilitas tidak boleh ditawar,” tegasnya.

Kasmarni juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejaksaan Negeri Bengkalis yang selama ini bersinergi dengan pemerintah daerah melalui pembinaan, pendampingan, pertimbangan hukum, serta langkah-langkah penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing.

Salah satu kontribusi yang disorot adalah inisiasi pembentukan Rumah Restorative Justice di desa-desa di Kabupaten Bengkalis. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan membuka ruang penyelesaian perkara tertentu melalui pendekatan keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan pemulihan keadaan dan kepentingan para pihak.

Kolaborasi juga menyentuh persoalan sosial. Kejaksaan Negeri Bengkalis turut mendukung penanganan stunting melalui pemberian makanan tambahan bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi.

Bagi Kasmarni, dukungan tersebut memperlihatkan bahwa sinergi antarlembaga dapat menghadirkan manfaat yang lebih luas, tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Di tingkat desa, pendampingan terhadap 136 desa di Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang tertib, transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kasmarni menilai, desa merupakan garda terdepan pelayanan publik. Karena itu, pengelolaan anggaran desa harus dilakukan secara profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

“Pengelolaan anggaran harus benar, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita ingin setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung kemajuan desa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kasmarni berharap Kajati Riau beserta jajaran terus memberikan arahan, saran, dan pertimbangan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai kewenangan, terutama dalam memperkuat kepatuhan terhadap peraturan, meningkatkan integritas aparatur, dan mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan kejaksaan harus bermuara pada satu tujuan: menghadirkan pemerintahan yang dipercaya masyarakat dan pembangunan yang hasilnya benar-benar dirasakan hingga ke tingkat desa.

Melalui penguatan sinergi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen terus mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada capaian fisik, tetapi juga ditopang integritas, kepastian hukum, dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera, melalui pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Pengawasan Kejati Riau Dwi Astuti Beniyati, Asisten Pembinaan Dr. Poprizal, Asisten Pidana Militer Kolonel Chk. Muhammad Irham Djannantung, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Jerniaty, serta Kepala Bagian Tata Usaha Muhammad Taufik Akbar.

Dari Kabupaten Bengkalis turut hadir, Wakil Bupati Bengkalis Dr. H. Bagus Santoso, Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis  H. Zamzami, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Ade Indrawan, Dandim 0303/Bengkalis yang diwakili Pasiintel Kodim 0303/Bengkalis Kapten Inf. Agus Dani, Kapolres Bengkalis yang diwakili Kapolsek Bengkalis Iptu Hendro Wahyudi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dr. Ersan Saputra TH, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. H. Aready, Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis Mahzum, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Muhammad Thaib, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Muhammad Adi Pranoto, Kepala Disparbudpora Kabupaten Bengkalis Hadi Prasetyo, Ketua Umum MKA LAMR Kabupaten Bengkalis Datuk Seri Ilham Noer, Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Bengkalis Umayyah, Para pejabat dan staf Kejaksaan Negeri Bengkalis serta undangan lainnya,