Jumat, 20 November 2026 - 11:54:57 WIB - Dibaca : 60 Kali

Serahkan SK CPCL dan MoU Kemitraan, Bupati Kasmarni Desak Perusahaan Penuhi Kewajiban Kepada Masyarakat

Editor: Nurhadi - Rep: Zahirman Agus - Foto: Fathurrahman
Teks foto: Bupati Kasmarni menyerahkan SK CPCL kepada perwakilan Gapoktan Air Kulim Membangun dalam kegiatan penandatanganan MoU kemitraan dengan PT Darmali Jayalestari di Kecamatan Bathin Solapan.

BATHIN SOLAPAN, PROKOPIM – Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni, menegaskan bahwa keberhasilan investasi sektor perkebunan tidak cukup diukur dari besarnya keuntungan perusahaan, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Menurutnya, perusahaan perkebunan memiliki tanggung jawab untuk tumbuh bersama masyarakat. Karena itu, kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar maupun melalui kegiatan usaha produktif harus dilaksanakan secara serius, terukur, dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Kasmarni saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) sekaligus menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kemitraan antara Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Air Kulim Membangun dengan PT Darmali Jayalestari, di Kecamatan Bathin Solapan, Senin (17/11/2025).

Bagi Kasmarni, momentum tersebut bukan sekadar penyerahan dokumen dan penandatanganan kesepakatan. Lebih dari itu, menjadi langkah konkret membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

Ia memberikan apresiasi kepada PT Darmali Jayalestari yang telah menunjukkan komitmen memenuhi kewajiban perizinan berusaha melalui Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) dalam bentuk kegiatan usaha produktif di bidang perkebunan.

Bahkan, penandatanganan MoU secara langsung antara perusahaan perkebunan dan Gapoktan tersebut menjadi langkah penting. Pasalnya, pola kemitraan melalui kesepakatan langsung seperti ini belum pernah dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan sebelumnya.

Kasmarni berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi perusahaan perkebunan lainnya agar tidak hanya berorientasi pada pengelolaan usaha, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas investasi.

“Investasi jangan hanya menguntungkan perusahaan. Masyarakat di sekitar wilayah operasional juga harus mendapatkan manfaat. Perusahaan boleh berkembang, tetapi kesejahteraan masyarakat harus ikut meningkat. Itulah esensi kemitraan yang sesungguhnya,” tegas Kasmarni.

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, perusahaan perkebunan berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan.

Apabila ketersediaan lahan tidak memungkinkan, pelaksanaan FPKMS dapat dilakukan melalui kegiatan usaha produktif bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021, dengan tetap memperhatikan mekanisme dan ketentuan penghitungan Nilai Optimum Produksi (NOP).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/KPTS./HK.160/E/09/2025, penetapan NOP kebun kelapa sawit PT Darmali Jayalestari telah mencakup areal seluas 809,22 hektare. Sementara dari total areal perkebunan yang dikelola seluas 1.109,44 hektare, masih terdapat sekitar 300,22 hektare yang belum dilakukan penghitungan NOP.

Untuk itu, Kasmarni meminta perusahaan agar tidak berhenti pada komitmen yang telah dituangkan dalam kesepakatan, tetapi segera menuntaskan seluruh kewajiban FPKMS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Komitmen perusahaan harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Kami berharap seluruh kewajiban dapat diselesaikan sesuai ketentuan, sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh kesempatan dan manfaat dari kemitraan ini,” ujarnya.

Sementara itu, penetapan CPCL dilakukan setelah Pemerintah Desa Air Kulim bersama Kecamatan Bathin Solapan melaksanakan identifikasi calon petani penerima manfaat kegiatan usaha produktif. Penetapan melalui keputusan Bupati Bengkalis tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan program diberikan kepada penerima yang tepat dan memiliki peluang untuk mengembangkan usaha secara produktif.

Kepada PT Darmali Jayalestari, Kasmarni juga meminta agar pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan secara berkelanjutan, disertai komunikasi terbuka dengan masyarakat dan pemerintah setempat.

Ia juga mengingatkan Gapoktan Air Kulim Membangun agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Bantuan dan fasilitas yang diterima harus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, dengan tetap menjaga kekompakan serta memastikan pembiayaan digunakan sesuai peruntukannya.

“Kami ingin kesempatan ini menjadi pintu masuk bagi kemandirian ekonomi masyarakat, bukan sekadar manfaat sesaat. Kelola dengan sungguh-sungguh, jaga kepercayaan, dan bangun usaha secara profesional agar hasilnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” pesannya.

Di sisi lain, Kasmarni menginstruksikan Dinas Perkebunan, Camat Bathin Solapan, serta Pemerintah Desa Air Kulim untuk terus melakukan pemantauan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan tersebut.

Apabila ditemukan kendala, ia meminta agar penyelesaiannya mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan musyawarah, sehingga tidak menghambat keberlangsungan program maupun hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat.

Menutup sambutannya, Kasmarni berharap penyerahan SK CPCL dan penandatanganan MoU tersebut menjadi awal dari kemitraan yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Perusahaan maju, petani berdaya, dan masyarakat sejahtera. Itulah tujuan yang harus kita wujudkan bersama. Jangan sampai MoU hanya menjadi dokumen yang tersimpan, tetapi harus menjadi komitmen yang dilaksanakan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.

Turut mendampingi Bupati Bengkalis dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis M. Arsya Fadillah, Direktur PT Darmali Jayalestari Agus Marhelis, Kepala Dinas Perkebunan Ed Effendi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Agus Susanto, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sevnur, Kepala Badan Pendapatan Daerah Muhammad Thaib, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Susi Hartati, Kepala Pelaksana BPBD Salman Alfarisi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Agus Sofyan, Kepala Satpol PP Alfakhrurrazy, Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Mohammad Azmir, Camat Bathin Solapan Muhammad Rusydy, serta jajaran Gapoktan, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda Kecamatan Bathin Solapan.


Berita Lainnya

Tulis Komentar