Dua Orang PKB Kabupaten Bengkalis Jadi Pegawai Pusat

PEKANBARU, HUMAS - Sebanyak 2 orang Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kabupaten Bengkalis, resmi diambil alih Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat.

Pengalihan status kepegawaian tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima PKB/PLKB dari Bupati Bengkalis Amril Mukminin yang diwakili Asisten Administrasi Umum H Heri Indra Putra kepada BKKBN di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Kamis (27/7/2017) pagi.

Kegiatan penandatanganan berita acara penyerahan PKB/PLKB dilakukan bersamaan dengan acara Rapat Penelahaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat Provinsi Riau Tahun 2017.

Heri yang didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis H Yuhelmi berharap, kinerja para PKB/PLKB dapat semakin meningkat dengan beralihnya status mereka sebagai pegawai pemerintah pusat.

Ia juga menjelaskan, untuk sementara pihaknya masih menunggu norma dasar dan prosedur tentang hubungan kerja PKB/PLKB dengan pemerintah kabupaten. "Ini baru penyerahan resmi, nanti diikuti aturannya," ujar Heri.

Selain dari Kabupaten Bengkalis, PKB/PLKB se-Riau yang berjumlah 190 orang petugas dari seluruh kabupaten/kota juga resmi ditarik sebagai pegawai pemerintah pusat. Kecuali Kabupaten Pelalawan dan Rokan Hulu yang tidak mempunyai PKB/PLKB .

Selain PKB/PLKB dari Kabupaten Bengkalis, ke 190 PKB/PLKB lainnya berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir 9 orang, Indragiri Hulu 14 orang, Meranti 3 orang, Kuansing 31 orang, Rokan Hilir 5 orang, Siak 19 orang, Dumai 2 orang, Pekanbaru 26 dan 79 orang PKB/PLKB dari Kabupaten Kampar.

Penandatanganan berita acara serah terima oleh masing masing Bupati dan Walikota tersebut, disaksikan langsung Gubernur Riau diwakili Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau H Kasiaruddin, Direktur Bina Hubungan Antar Lembaga BKKBN Pusat Ary Goedadi, Perwakilan Kajari, dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Yenrizal Makmur.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Indragiri Hilir H Wardan dan perwakilan bupati/walikota se-Provinsi Riau, perwakilan Kejaksaan Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota se-Riau, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas dari berbagai instansi terkait se-Provinsi Riau.***