Bupati Bengkalis Buka Acara Konsolidasi Publik I Draft Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB)

DURI, PROKOPIM - Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Toharuddin menghadiri sekaligus membuka acara Konsolidasi Publik I Draft Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024 yang betempat di Aula hotel Surya Duri, Jumat (23/12/2022) Pagi.

Acara ini juga dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis H. Adri, Rianto dan Hendri, Tenaga Ahli Bupati Bengkalis Suparjo dan Mustafa Kamal, Kepala Dinas Perkebunan Muhammad Azmir, Pimpinan BRGM, LSM Lingkungan, Pimpinan GAPKI, Pimpinan APKASINDO, Pimpinan Perguruan Tinggi.

Dalam sambutannya Bupati Bengkalis yang di bacakan oleh Staf Ahli Bupati Bengkalis Toharuddin menyampaikan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan penting di Kabupaten Bengkalis, bahkan kelapa sawit diharapkan bisa menjadi komoditas unggulan selain migas. Saat ini kita Kabupaten Bengkalis telah memiliki hamparan perkebunan kelapa sawit yang sangat luas. Yang mana, berdasarkan angka tetap data statistik perkebunan tahun 2021, terdapat lahan perkebunan kelapa sawit rakyat seluas  ± 130.547,7 hektar dengan jumlah pekebun sebanyak 41.650 KK yang tersebar di setiap kecamatan serta perkebunan besar swasta sebanyak 11 (sebelas) perusahaan dengan total seluas 55.477,03 hektar.

Selain itu sambung Toharuddin, saat ini kelapa sawit merupakan komoditas yang mendapat sorotan tajam dunia internasional saat ini, yang mana di tengah persaingan dagang dalam komoditas minyak nabati dunia, muncul isu-isu dan tuduhan negatif terhadap perkebunanan kelapa sawit Indonesia.

"Perkebunan dan industri sawit dituduh melanggar hak-hak masyarakat lokal Perkebunan dan industri sawit dituduh mempekerjakan tenaga kerja anak Isu kesehatan, bahwa minyak sawit mengandung lemak jenuh sehingga berdampak tidak baik bagi kesehatan Isu-isu sustainability, yaitu keraguan terhadap proses menghasilkan minyak sawit dianggap tidak berkelanjutan seperti hilangnya hutan tropis, penyebab kebakaran hutan dan lahan serta hilangnya keanekaragaman hayati," jelas Toha.

"Sedangkan kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang sudah banyak dikembangkan dan harus dibangun secara berkelanjutan (sustainability) dengan tetap menyeimbangkan ekonomi (profit), sosial budaya (people), dan lingkungan (planet)," ujar Toha.

"Akibat isu-isu negatif tersebut, pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sejak tahun 2011 melalui pemberlakuan Sertifikasi Ispo (Indonesian sustainable palm oil / kelapa sawit berkelanjutan Indonesia)," jelas Toha.

"Ketentuan pemerintah tentang pemberlakuan sertifikasi ispo didukung dengan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019 tentang rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan, dimana setiap tingkatan pemerintahan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diinstruksikan untuk menyusun dokumen rencana aksi kelapa sawit berkelanjutan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan kementerian/ lembaga dan perangkat daerah terkait / multi sektor," ungkap Toha.

"Alhamdulillah, hari ini draft rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Bengkalis tahun 2023-2024 telah selesai kita susun, namun demikian, demi kesempurnaannya perlu kita konsultasikan, untuk mendapatkan masukan dan saran yang membangun agar rencana aksi ini menjadi lebih baik dan sempurna," paparnya.

"Pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan, terutama dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup, sehingga Kabupaten Bengkalis kedepannya dapat kita jadikan sebagai pionir dalam menggerakkan Kabupaten Lestari di Indonesia. Melalui upaya (1) pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut; (2) komoditas berkelanjutan; (3) perhutanan sosial dan reforma agraria; (4) konservasi dan restorasi; (5) energi dan ketenagalistrikan," ungkap Staf Ahli Bupati Bengkalis Toharuddin.

Mari bersama kita ikuti forum konsultasi publik ini dengan baik dan serius, agar kita dapat menyusun langkah strategis terkait dokumen rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan ini, sebagai langkah kita bersama menuju program keberlanjutan kelapa sawit di Kabupaten Bengkalis, sekaligus guna mematahkan propaganda negatif terhadap isu-isu kelapa sawit, seperti deforestasi, kebakaran lahan, pekerja anak, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan lain-lain. Sehingga dokumen RAD-KSB yang kita susun ini dapat berkontribusi dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis, melalui input dan masukan dari para pihak, harap Toha.