Modal Sudah Memenuhi, Pemkab Bengkalis Berazam Bentuk LKM di Setiap Desa

BENGKALIS, HUMAS – Penjabat Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie menjelaskan, dalam rangka mempercepat peningkatan pemberdayaan dan perekonomian masyarakat di daerah ini, khususnya sejak tahun 2011 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis telah melaksanakan program Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP ) dengan alokasi dana Rp. 1 milyar per tahun.

Program ini, katanya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selama ini menjadi salah satu kendala tumbuh kembangnya perekonomian dan jiwa kewirausahaan masyarakat di desa.

“Sejak digulirkan tahun 2011, sampai tahun 2014, dana yang sudah disalurkan sebesar Rp. 403 milyar yang diterima 102 desa/kelurahan. Sementara pada tahun 2015 ini dan karena adanya 53 desa pemekaran, dana yang disalurkan sebesar Rp. 155 milyar. dengan kata lain, sejak digulirkan tahun 2011, total dana UED/K-SP yang disalurkan Rp. 558 milyar,” kata Ahmad Syah.

Ahmad Syah menjelaskan hal tersebut ketika membuka sosialisasi dan diskusi publik peran dan fungsi lembaga lembaga keuangan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja Dilaut, Selasa (11/8/2015) siang.

Masih kata Ahmad Syah, hingga saat ini, pemanfaat dana UED/K-SP ini sebanyak 35.675 orang/kepala keluarga dengan total keseluruhan pinjaman sekitar rp. 562,348 milyar. Dan, sekitar 76% dari seluruh manfaat UED/K-SP sangat terbantu dan usahanya mengalami peningkatan.

Kepada Direktur Perencanaan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Djonieri yang menjadi salah satu pembicara pada kegiatan yang ditaja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Albantani bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut, Ahmad Syah mengemukakan azam Pemerintah Pemkab Bengkalis melalui dana program UED/K-SP tersebut.

“Salah satu azam dari Pemkab Bengkalis adalah terbentuk atau berdirinya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di masing-masing desa, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sebab kalau dari ditinjau dari persyaratan modal dan karena saat ini rata-rata setiap desa di daerah ini minimal sudah memiliki dana UED/K-SP sebesar Rp. 5 milyar, nampaknya sudah memenuhi,” harap Ahmad Syah kepada Djonieri.

Harapan ini disampaikan Ahmad Syah, agar dana program UED/K-SP ini ke depan semakin optimal dirasakan manfaatnya masyarakat. Sebab, kalau melalui program UED/K-SP, dana yang dapat dipinjam masyarakat terbatas sekali, yaitu hanya Rp. 20 juta.

“Sementara jika melalui BPR, jumlahnya bisa dipinjam lebih besar dari itu. Karena itu bantuan dari OJK untuk memfasilitasi agar BPR di masing-masing desa di daerah ini dapat segera terbentuk sangat diharapkan Pemkab Bengkalis,” imbuh Ahmad Syah.

Selain Djonieri, pembicara lain dalam kegiatan yang juga dihadiri Ketua DPRD Bengkalis H Heru Wahyudi dan diikuti sekitar 200 orang peserta itu adalah Wakil Ketua Komisi XI DPR RI H Jon Erizal.

[caption id="attachment_3355" align="aligncenter" width="1024"] Pj Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie bersama Wakil Ketua Komisi XI DPR RI H Jon Erizal ketika menghadiri sosialiasi dan diskusi publik di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja Dilaut, Selasa (11/8/2015) siang.[/caption]