Selasa, 11 Maret 2014 - WIB - Dibaca : 899 Kali

Bupati Larang Pendamping Desa Berpolitik

Bupati Bengkalis, H Herliyan Saleh kembali mengingatkan para sarjana pendamping desa untuk tidak berpolitik praktis. Seperti halnya PNS, mereka diharapkan bisa membantu Pemerintah untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilu agar tingkat partisipasi masyarakat lebih meningkat.

[caption id="attachment_550" align="aligncenter" width="456"]Bupati Bengkalis H. Herliyan Saleh menerima kunjungan KPU Bengkalis di ruang kerjanya Bupati Bengkalis H. Herliyan Saleh menerima kunjungan KPU Bengkalis di ruang kerjanya[/caption]

Hal itu disampaikan Herliyan Saleh saat menerima kunjungan jajaran pengurus KPU Bengkalis yang baru, bertempat di ruang Bupati Bengkalis, Selasa (11/3). Jajaran pengurus KPU Bengkalis dipimpin langsung oleh Ketua KPU Bengkalis Defitri Akbar, Drs Suib (Divisi Kelembagaan dan Organisasi), Khairul Saleh (Devisi Hukum dan Pengawasan), Elmiawati Saparina (Devisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih) dan Husni Libra (Devisi Logistik). Turut mendampingi Pj Kasubbag Program dan Data KPU Bengkalis, Muhammad Soleh.

Dikatakan, sejak awal rekruitmen sarjana pendamping desa, dirinya sudah mewanti-wanti agar tidak ada sarjana penamping desa yang berpolitik. Tugas sarjana pendamping desa hanya membantu Pemerintah untuk kelancaraan program pembangunan di desa. Namun, dirinya mengakui ternyata ada juga sarjana pendamping desa berasal dari titipan partai. Berdasarkan temuan itu, dirinya bertindak cepat dengan langsung memberhentikan para sarjana pendamping desa yang berpolitik.

“Kalau mau, sayalah yang paling dulu. Tapi saya tidak mau seperti itu. Biarlah semua berjalan sesuai aturan. Komitmen saya tidak berubah,” kata Herliyan yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PAN Riau.

Kepada para pengurus KPU Bengkalis yang baru, Herliyan berharap agar jalannya proses demokrasi di Kabupaten Bengkalis bisa lebih baik lagi. Dibandingkan dengan daerah-daerah lain, sejarah membuktikan bahwa pelaksanaan pemilu di Kabupaten Bengkalis relatif lebih aman.

“Kalau di daerah-daerah lain mungkin kita ada mendengar keberadaan TPS tak jelas. Ada kesan kalau demokrasi diperdagangkan. Namun Alhamdulillah, di tempat kita tidak ada. Bisa dikatakan, untuk Bengkalis ini tinggal poles sedikit bisa lebih bagus,” kata Herliyan.

Satu hal yang perlu digarisbawahi, Herliyan berharap kepada KPU Bengkalis agar lebih intensif lagi dalam melakukan sosialisasi agar tingkat partisipasi pemilih lebih meningkat. Pemkab Bengkalis akan mengerahkan seluruh potensi untuk membantu KPU dalam mensosialisasikan pemilu termasuk para sarjana pendamping desa.

Masih terkait dengan upaya meningkatkan partisipasi pemilih, Herliyan mengatakan, ada beberapa kecamatan seperti Rupat, Mandau dan Pinggir yang memiliki banyak peruasahaan perkebunan dan mempekerjakan orang dari luar Kabupaten Bengkalis. Sebagian dari mereka tidak memiliki identitas sehingga berpotensi untuk tidak bisa mencoblos. Kalau untuk Pemilu Legilsatif barangkali tidak ada persoalan, namun ketika Pilpres, mereka bisa kehilangan hak suara sementara mereka merupakan warga negara Indonesia.

“Untuk itu saya minta kepada KPU nanti bagaimana caranya agar para pekerja perkebunan yang tidak memiliki identitas ini jangan sampai kehilangan hak suaranya. Ini juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih,” kata Herliyan.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Bengkalis Defitri Akbar menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk bersama-sama mensukseskan jalannya Pemilu. Pihaknya memang berharap seluruh pihak bisa membantu mensosialisasikan pelaksanaan pemilu, termasuk salah satunya adalah sarjana pendamping desa. Mereka berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga lebih mudah melakukan sosialisasi.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut mendiskusikan banyak hal, termasuk tentang kemungkinan pemberian insentif bagi para anggota KPU. “Kita kaji nanti dari segi aturannya bagaimana, karena ibarat mobil ada boosternya biar bisa lari kencang. Begitu juga kawan-kawan di KPU, dengan luasnya wilayah kerja sementara jumlahnya hanya lima orang, memang perlu juga kita pikirkan itu (insentif),” kata Herliyan.


Berita Lainnya

Tulis Komentar