Bupati Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Fraksi Tentang LKPJ APBD Tahun Anggaran 2021

BENGKALIS, PROKOPIM - Usai dari mendengar pandangan umum Fraksi-Fraksi, Bupati Bengkalis Kasmarni memberikan jawaban dan penjelasan terkait dari Perwakilan 7 Fraksi DPRD Bengkalis terkait Ranperda laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2021. Senin (11/07/2022) di Ruang Rapat DPRD Bengkalis.

Dalam jawabannya, Bupati Bengkalis yang akrab disapa Bukkas tersebut menyampaikan pertama, terkait yang pandangan umum Fraksi PKS, dengan juru bicaranya Sanusi, bahwa terhadap peningkatan pelayanan masyarakat untuk sektor yang bersifat umum juga merupakan prioritas kami dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkalis untuk mendorong kelancaran ekonomi dari berbagai sektor. 

“Hal ini dapat dilihat dari besaran alokasi anggaran pada sektor tersebut. Kedepan disamping pengalokasian anggaran yang memadai, peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana bagi sektor-sektor tersebut juga akan menjadi perhatian utama kami,” terang Kasmarni.

Kemudian, terkait permasalahan tenaga honorer pada instansi pemerintahan dan proses seleksi dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pemkab Bengkalis akan menyusun langkah strategis dalam rangka penyelesaian Pegawai Non ASN (Honorer) dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Lebih lanjut, terhadap permasalahan jasa penyeberangan roro menjadi perhatian kami untuk melakukan pembenahan sistem dan sumber daya manusia dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Selanjutnya dalam penerapan e-tikecting segera kita gesa dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera terealisasi,” ucap Kasmarni.

Pandangan umum Kedua, oleh Fraksi Golongan Karya melalui juru bicaranya, Ruby Handoko. Kasmarni sangat mengharapkan, agar kemitraan yang telah terbangun sinergis, konstruktif dan harmonis antara Fraksi Partai Golkar bersama Pemkab Bengkalis selama ini, dapat kita pertahankan. 

Kemudian, pandangan umum Ketiga, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, melalui juru bicaranya Horas Sitorus, Kasmarni menanggapi, terkait jalan lingkar barat izin kawasan sedang dalam proses penyelesaian di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ruang sudah dibuka Insya Allah dalam waktu dekat sudah tuntas, kemudian permasalahan hukum untuk jalan lingkar barat udah selesai dan pekerjaan akan segera kita lihat kondisi eksisting guna dilanjutkan.

“Didalam Renja Dinas PUPR Tahun 2023 pemerintah telah menganggarkan dana sebesar 68 Miliar full desain sampai fungsional mudah-mudahan dalam pembahasan nanti tidak ada pengurangan anggaran, setelah selesai dikerjakan pada tahun 2023 mendatang, jalan lingkar barat akan ditukar guling,” jelasnya.

Sementara itu, Kasmarni menjelaskan untuk harga TBS sawit Pemkab Bengkalis berkomitmen dalam upaya melindungi pekebun kelapa sawit dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Meskipun Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak memiliki kewenangan dalam penetapan dan pengendalian harga TBS, namun Pemkab Bengkalis terus melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan harga pembelian TBS kelapa sawit di tingkat petani dan tingkat pabrik kelapa sawit melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, kemudian menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan tersebut kepada Gubernur Riau melalui Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk selanjutnya diteruskan kepada direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta. 

Pandangan umum Keempat, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), melalui juru bicaranya, H. Rianto. Kasmarni menanggapi, dalam hal perbaikan sistem dan fisik pelabuhan penyeberangan roro Air Putih Sei Selari T.A 2022 Pemkab Bengkalis sudah mulai melakukan kegiatan fisik (proses lelang).

Diantaranya, pemasangan fender dermaga II pelabuhan penyeberangan Air Putih dan dermaga I dan II pelabuhan penyeberangan Sei Selari. Pembangunan tiang dolphin dermaga I pelabuhan penyeberangan Air Putih. Pembangunan tiang pelindung mb dermaga II Sei Selari.

Kemudian lanjut Kasmarni, terkait percepatan pelaksanaan kegiatan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

"Namun demikian hal ini akan menjadi catatan bagi kami, agar kedepan lebih cepat dan cermat dalam pelaksanaannya untuk menggerakkan perputaran perekonomian masyarakat," terangnya.

Pandangan umum Kelima, Fraksi Partai Gerindra, melalui juru bicara Andi Pahlevi. Bupati Wanita tersebut menanggapi, saat ini pemerintah daerah terus berupaya melakukan terobosan-terobosan dan inovasi guna meningkatkan PAD setiap tahunnya. baik berupa integrasi data, pembayaran online, pendataan, pelayanan serta reward.

Kemudian pandangan umum Keenam Fraksi Kebangkitan Bintang Demokrat dengan juru bicaranya, Sugiarto, Bupati Kasmarni menanggapi dan setuju terhadap langkah-langkah yang ditawarkan oleh fraksi Kebangkitan Bintang Demokrat dalam upaya meningkatkan PAD.

Sementara, terhadap rendahnya belanja modal dapat beliau menyampaikan bahwa pandemi covid-19 berpengaruh terhadap penganggaran dan pelaksanaan belanja modal di Kabupaten Bengkalis. Adanya refocussing penganggaran dari belanja modal ke belanja operasi.

"Namun demikian pengalokasian dana yang telah ditetapkan didalam struktur APBD sebagaimana kita ketahui telah memenuhi ketentuan mandatory yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat," ujar Kasmarni.

Kemudian lanjutnya, terkait rencana penggunaan Silpa Tahun 2021, Silpa tersebut akan menjadi bagian dari Kas umum daerah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Bengkalis untuk mendapatkan alokasi anggaran baik dari APBN maupun APBD Provinsi Riau.

"Selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan dana participating interest (PI) dari ekslpolari minyak oleh PT. Pertamina Hulu Rokan di wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis akan menjadi perhatian kami dan kami koordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait," jelas Kasmarni.

Terakhir, Pandangan umum ketujuh, dengan juru biacara Lorensius Tampubolon dari Fraksi Gabungan Nasdem Persatuan Pembangunan Indonesia. Bupati Wanita tersebut mengucapan terima kasih karena sepakat, setuju dan sependapat terhadap Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkalis T.A 2021, untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan dan tata tertib DPRD Kabupaten Bengkalis.