Rakor Bersama Pj Gubri, Pjs Bupati Bengkalis Sampaikan Capaian Peningkatan Pembangunan Kabupaten Bengkalis

BENGKALIS, PROKOPIM - Guna menyamakan persepsi terkait pelayanan dan pembangunan yang berhubungan dengan tugas serta wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah pusat dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, pagi ini Pjs Bupati Bengkalis Akhmad Sudirman Tavipiyono sampaikan progres pelayanan dan pembangunan di Hadapan Pj Gubernur Riau Rahman Hadi.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Bengkalis, Rabu (30/10/2024).

Terlihat hadir dalam rakor tersebut, selain Penjabat Gubernur Riau dan Pejabat Sementara Bupati Bengkalis, juga hadir Kapolres Bengkalis AKBP Setyo Bimo Anggoro, Dandim 0303/Bengkalis Letkol Arh Irvan Nurdin, Sekretaris Daerah Bengkalis dr Ersan Saputra, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Johansyah Syafri, Inspektur Daerah Bengkalis H.Radius Akima, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB H. Hambali, Kepala BKPP Bengkalis Djamaluddin beserta PD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis lainnya.

Mengawali sambutannya Pjs Bupati Bengkalis menyampaikan Gambaran umum geografis Kabupaten Bengkalis.

“Kabupaten Bengkalis memiliki luas 8.662,18 KM, dengan mencakup daratan sumatera, Pesisir Riau dan Kepulauan. Dan terdiri dari 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 desa dengan jumlah penduduk mencapai 671,725 ribu jiwa.” Ucap Tavip

Lebih lanjut beliau juga menyampaikan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki Visi Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera, dengan 3 misi utama serta 8 program unggulan.

Dalam kesempatan tersebut, Tavip juga menyampaikan Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten Bengkalis yang telah mencapai 75,96%.

“Hal ini menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Bengkalis lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Riau, sedangkan untuk tingkat kemiskinan turun dari 632 menjadi 631 dan Kemiskinan eskstrem 0%,” Ucap Tavip.

Sedangkan untuk inflasi sambungnya lagi, sebagaimana sudah di cek di pasar tadi pagi alhamdulillah tidak ada yang mengkhawartrikan karena rata rata harga sama fluktuatif tidak naik dan tidak turun. Dan untuk stunting semester I turun menjadi 4,35%, serta capaian kinerja pemerintahan daerah alhmadulillah, saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menerima WTP 11 kali berturut turut.

Lebih lanjut Tavip juga menyampaikan, untuk SAKIP alhamdulillah naik menjadi BB, sedangkan terkait rencana pembangunan jembatan udah ditandatangani MoU, dan disetujui oleh Kementerian PUPR dan akan dibangun pada tahun 2025, dan hanya tinggal dua yang belum selesai yakni mengenai skema investasi dan persetujuan tol berbayar, karena ini sistemnya punya pemerintah pusat dan akan di kelola oleh pemerintah pusat.

Sementara untuk persiapan pilkada sambung Tavip lagi, untuk progres rekaman sudah mencapai 99,23%, hanya tinggal sedikit, bagi yang belum terdata dan akan dilakukan rekaman oleh TIM khusus untuk menyelesaikan ini.

“Tentunya segala capaian dan kinerja sampai saat ini berkat kerja keras, kolaborasi dan sinergi Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang secara bersama sama menyelesaikan,” kata Tavip.

Sementara itu, Pj Gubernur Riau Rahman Hadi dalam arahannya mengatakan bahwa kunjungan kerjanya saat ini membawa sejumlah atensi penting, dimana sebagai Gubernur yang merupakan perpanjangan Pemerintah Pusat, melakukan koordinasi lintas sektor dengan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, dengan memperhatikan, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, serta kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, agar berjalan dengan lancar, baik, aman, dan tertib.

“Makanya Kami mengharapkan dukungan semua pihak agar seluruh program yang dilaksanakan penyelenggara pilkada, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, tidak mengalami hambatan mengingat pesta demokrasi tersebut hanya menyisakan waktu kurang dari satu bulan ke depan," ujarnya.

Rahman Hadi juga mengingatkan seluruh ASN untuk menjunjung tinggi netralitas dan tidak terlibat politik praktis dalam pilkada. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada pilkada 2024. Karena selaku perwakilan Pemerintah Pusat, kami ditugaskan untuk memastikan tata kelola pemerintahan di tingkat Provinsi dan koordinasi lintas Kabupaten/Kota berjalan dengan lancar.

Adapun tugas lain yang menjadi sasaran, sambungnya, yaitu pengendalian inflasi di daerah, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan penanggulangan stunting.

Terkait hal itu, ia mengajak pemerintah Kabupaten/Kota untuk selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

"Tentu saja dalam menghadapi masalah yang ada, kita tidak bisa bekerja parsial sendiri-sendiri, kita harus bekerja bersama-sama karena keberhasilan dari sebuah pembangunan dapat dicapai dengan koordinasi dan kolaborasi," Pungkas Pj Gubernur Riau.